Pengantar Hukum Indonesia

A.      PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Adalah mata kuliah pengantar yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai garis besar / kerangka hukum yang berlaku di Indonesia beserta azas-azasnya

HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL

Manusia sebagai “zoon politicon” artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam interaksi sekelompok masyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu konflik oleh karena itu masyarakat memerlukan kebutuhan keteraturan yakni Kaidah, norm, ukuran sebagai petunjuk bermasyarakat, misalnya berupa perintah dan larangan.

Contoh kenyataan kaidah/norma:

—  Tidak merokok ketika mengunjungi orang yang sedang sakit

—  Mengantar tamu sampai ke depan rumah

—  Pembeli barang harus membayar sejumlah uang

—  Memberikan tempat duduk pada seorang nenek di dalam bus kota

—  Berjalan menunduk di depan orang tua

MACAM NORMA/KAIDAH :

1. Norma agama: peraturan hidup yang berasal dari Tuhan
2. Norma kesusilaan: peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia
3. Norma kesopanan: peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia
4. Norma hukum: peraturan yang timbul dari norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTAR NORMA

Persamaan: Tujuan

—  Yaitu mengatur perilaku hidup bermasyarakat

  

Perbedaan :

NORMA	ISI, SIFAT, BENTUK	TUJUAN	SANKSI
AGAMA	Perintah, larangan, anjuran dari Tuhan. Bentuk tertulis dan tidak tertulis	Orang beriman, bertakwa, selamat dunia akhirat	Individual, universal. Sanksi dosa dengan pembalasan di akhirat
KESUSILAAN	Perintah berupa “suatu” anjuran yang diharapkan dalam pergaulan bermasyarakat. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis	Orang yang beradab /bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat	Individual, relatif universal. Sanksi celaan dan penyesalan
KESOPANAN	Perintah berupa anjtan berbuat baik. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis	Orang yang sopan /baik dalam pergaulan bermasyarakat	Individual, lokal, temporal. Sanksi celaan dan dikucilkan
HUKUM	Perintah, larangan. Sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan pelaksanaannya Bentuk tertulis	Warga yang patuh hukum	Sanksi sama bagi seluruh warga negara

Pengertian Hukum

Kata Hukum berasal dari bahasa Arab (Hukm), bahasa Belanda,Jerman (Recht), bahasa inggris (Law),bahasa Perancis (Le’i). Secara umum  hukum adalah sebuah Norma,Kaidah,Peraturan, Undang-Undang, dan juga Patokan yang mengikat. Hukum memiliki banyak aspek / segi, dan definisi hukum hanya dapat menjelaskan “sebagian” dari aspek bentuk dan aspek hukum Tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan orang yang mendefinisikan.

DEFINISI HUKUM MENURUT PARA AHLI

1.       UTRECHT

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat

2.       SUDIMAN KARTOHADI PROJO

Unsur pokok hukum adalah Sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam pergaulan hidup Untuk mencapai tata tertib pergaulan hidup Berdasarkan keadilan

3.       BELLEFROID

Hukum adalah peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat tersebut, dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat itu

4.       IMANUEL KANT

Keseluruhan syarat-syarat dimana dengan ini kehendak bebas orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain

5.       LEON DUQUIT

Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, yang diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar

6.       APELDORN

Tidak ada definisi yang tepat atas hukum

7.       WIRJONO PRODJO DIKORO

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat

UNSUR – UNSUR HUKUM

—  Aturan-aturan

—  Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat

—  Bersifat konkrit

—  Bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa / badan resmi / pemerintah

—  Bentuk tertulis / tidak tertulis

—  Bersifat memaksa

—  Akibat hukum bagi yang melanggar

Ius constitutum ( Hukum Positif ) yakni tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu. PTHI objek studinya adalah hanya mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

ius constituendum yaitu hukum yang akan datang dan masih merupakan cita-cita

DIMENSI HUKUM POSITIF

1. Dimensi kesejarahan
2. Dimensi perkembangan

                STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASONAL

—  Dimensi pembinaan hukum

—  Dimensi pembaharuan hukum

—  Dimensi penciptaan hukum